Puan Maharani: DPR Masih Kaji Surat Pemakzulan Gibran

RATASTV— Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR masih mengkaji surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Proses telaah dilakukan untuk menentukan kelayakan surat tersebut diproses lebih lanjut secara konstitusional.

“Prosesnya masih dalam mekanisme yang ada. Kami sedang melihat apakah itu bisa diproses, dan dengan mekanisme seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai ada agenda politik besar di balik isu yang menyeret namanya soal ijazah palsu, serta usulan pemakzulan terhadap putranya, Gibran.

“Saya merasa ada agenda politik besar di balik isu-isu ini: ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini upaya menurunkan reputasi politik,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (14/7).

Surat usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR dan MPR. Mereka menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres yang memungkinkan Gibran mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Keputusan itu dinilai sarat konflik kepentingan karena saat itu ketua MK adalah adik ipar Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta semua pihak menghormati hasil Pilpres 2024 yang telah dimenangkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

“Sebaiknya kita hormati hasil pemilu,” ujarnya singkat, Rabu (9/7/2025), di Kompleks Parlemen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan belum dibahas dalam rapat pimpinan DPR karena masih menunggu disposisi resmi dari Sekretariat Jenderal.

“Biasanya surat seperti ini akan dibahas di rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus). Mungkin pekan depan,” kata Dasco pada 24 Juni lalu. (HDS)