Partai Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

RATASTV – Partai Golongan Karya (Golkar) menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Penonaktifan Adies Kadir diumumkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji di Jakarta pada Minggu (31/8).

Menurut Sarmuji, keputusan Partai Golkar tersebut dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan.

Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” kata Sarmuji.

“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” imbuh Sarmuji.

Diketahui, Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).

Berselang satu hari, Adies langsung menganulir pernyataannya tersebut. Dia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).