Jerome Polin Tolak Tawaran Jadi Buzzer dengan Bayaran Rp150 Juta, Bongkar Pencitraan Pemerintah

RATASTV – Di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota pada Jumat (29/8/2025), muncul dugaan upaya pencitraan pemerintah lewat influencer. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jerome Polin.

Lewat akun Instagram @jeromepolin, ia membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp dari seseorang yang mengaku mewakili sebuah agensi. Orang itu menawarkan kerja sama kampanye bertajuk “Ajakan Damai Indonesia” dengan bayaran Rp150 juta untuk satu unggahan Instagram Reels.

Dalam skemanya, seluruh influencer yang ikut serta diwajibkan mengunggah konten serentak pada Senin (1/9/2025) pukul 15.00 WIB. Konten tersebut harus berisi narasi damai melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, pengemudi ojol, dan masyarakat. Influencer juga diminta mengikuti arahan tertentu, seperti penggunaan hashtag khusus, larangan memakai musik lain, serta tidak boleh menyinggung hal negatif, SARA, atau pornografi.

Jerome menolak tawaran itu dan mengecam keras upaya pencitraan.

“Ada tawaran fee Rp150 juta untuk jadi buzzer. Uang rakyat dipakai buat bikin narasi seolah semua baik-baik saja. Jangan lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulisnya.

“Lebih Baik untuk Guru daripada Buzzer”

Jerome menyoroti ironi besarnya bayaran tersebut. Menurutnya, jika Rp150 juta itu dipakai untuk menggaji guru Rp10 juta per bulan, maka setidaknya 15 orang guru bisa terbantu.

“Uang rakyat dipakai buat bayar buzzer per orang Rp150 juta. Kalau dipakai buat naikin gaji guru, sudah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera sebulan,” ujarnya.

Jerome pun mengimbau agar influencer lain tidak tergoda tawaran serupa.

“Dear agency dan KOL, jangan korbankan rakyat buat kepentingan kalian. Semua lagi susah, mari berjuang bersama,” tulisnya.

Unggahan Jerome sontak menuai respons luas dari warganet. Sejumlah akun mengingatkan untuk mewaspadai siapa saja influencer yang tiba-tiba mengunggah konten ajakan damai pada 1 September nanti. Bahkan nama komedian Marshel Widianto disebut-sebut dalam kolom komentar.

Kritik atas Kekerasan Aparat

Sebelumnya, Jerome juga menyoroti peristiwa tragis saat kericuhan di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam (28/8/2025).

Seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan tewas setelah tertabrak dan tergilas kendaraan taktis Brimob ketika aparat membubarkan massa aksi dengan gas air mata, water cannon, dan mobil lapis baja.

Video peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman. Jerome ikut mengecam tindakan represif itu.

“Rakyat ditabrak pakai mobil yang dibeli dari uang pajak rakyat. Rakyat yang menuntut hak malah ditindas oleh pihak yang gajinya juga dari pajak rakyat,” tulisnya.

Ia juga menyinggung absennya anggota DPR yang justru Work From Home di hari aksi, padahal seharusnya hadir mendengar langsung aspirasi rakyat.

“Wakil rakyat yang harusnya mendengarkan keluhan rakyat malah WFH. Malah ngatain rakyat ‘tolol’. Ironis, sedih sekali,” ungkapnya.

Jerome mengajak masyarakat untuk berhenti apatis dan bersatu melawan ketidakadilan.

“Semua mata melihat. Sudah saatnya kita sadar dan melawan. Rakyat berhak menuntut keadilan,” tegasnya.

Postingan tersebut juga banjir dukungan. Banyak warganet yang ikut mendoakan korban dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas. (HDS)