Begawan Otonomi Daerah: Ketika Bangsa Butuh Suara Kebenaran

Begawan Otonomi Daerah: Ketika Bangsa Butuh Suara Kebenaran

RATASTV – Bangsa Indonesia, dalam satu dekade terakhir, tampak menghadapi gejolak yang kompleks. Masalah politik yang transaksional, kebijakan yang sering kali elitis, serta lemahnya partisipasi publik yang bermakna, memperlihatkan bahwa fondasi demokrasi dan pemerintahan belum sepenuhnya kokoh. Dalam situasi ini, suara-suara independen dan berintegritas menjadi langka—namun sangat dibutuhkan.

Salah satu sosok yang masih konsisten menyuarakan kebenaran dan mengedepankan kepentingan bangsa adalah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, guru besar IPDN dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pandangannya menjadi cermin tajam terhadap arah kebijakan yang kerap menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan semangat keadilan sosial.

Sosok dan Integritas: Keteladanan dari Sumatera Barat

Djohermansyah Djohan lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 21 Desember 1954. Ia tumbuh di tengah budaya Minangkabau yang kuat dalam nilai adat dan pendidikan. Kariernya dimulai sebagai Kepala Seksi Perekonomian Desa di Padangpanjang (1978), hingga akhirnya menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (2010–2014).

Selama lebih dari 47 tahun mengabdi sebagai ASN, ia dikenal sebagai figur yang tidak hanya memahami birokrasi secara teknis, tapi juga mendalam secara ideologis. Ia percaya bahwa otonomi daerah bukan sekadar desentralisasi administratif, melainkan bagian dari distribusi keadilan dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya setia pada kebenaran. Kalau pemerintah benar, saya respek. Kalau tak benar, saya kritisi. Sayangnya, yang tidak benar lebih banyak,” tegasnya dalam sebuah wawancara di Jakarta, (11/8/ 2025).

Kritik sebagai Tindakan Cinta Tanah Air

Prof. Djo, demikian ia biasa disapa, bukan seorang pengkritik yang mencari popularitas. Ia memilih kritik yang konstruktif, dengan bahasa yang halus namun tajam. Gaya komunikasinya menyerupai seorang ayah yang menasihati anaknya: hangat, tetapi berisi.

Sebagai pakar ilmu pemerintahan dan otonomi daerah, ia kerap menjadi narasumber di media, dosen tamu di perguruan tinggi, hingga pembicara di forum-forum kepala daerah. Ia mengingatkan pentingnya good governance, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan keberpihakan pada rakyat.

Tulisan-tulisan dan pidatonya selalu menyisipkan satu benang merah: kebijakan harus berpihak pada konstitusi, bukan sekadar pada kekuasaan. Inilah yang membuat suaranya disegani sekaligus dirindukan.

Pendidikan Moral untuk Pemimpin Daerah

Dalam banyak kesempatan, Prof. Djohermansyah menekankan bahwa membangun daerah tidak cukup dengan pembangunan fisik dan proyek infrastruktur. Pemimpin harus memiliki pemahaman filosofis tentang otonomi — sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri.

Melalui lembaga yang ia dirikan, Institut Otonomi Daerah (I-Otda), Prof. Djo bersama sejumlah pakar lainnya merumuskan gagasan-gagasan strategis untuk memperkuat fungsi pemerintahan daerah secara konstitusional. Lembaga ini telah menjadi ruang edukasi kebijakan dan advokasi publik yang mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Ia juga mengingatkan bahwa otonomi bukanlah jalan pintas untuk “memerdekakan” pejabat dari pengawasan pusat, tapi justru memperbesar tanggung jawabnya untuk melayani rakyat.

Keteladanan dari Kehidupan Pribadi

Meski telah purna tugas secara struktural, Prof. Djo tetap mengabdi melalui ilmu dan integritas. Ia kini lebih banyak mengisi waktu dengan ibadah dan kehidupan keluarga. Istrinya, Yannidiarti, setia mendampingi perjalanan panjang hidupnya. Dari pernikahan mereka, lahirlah dua anak dan empat cucu.

Anak sulungnya adalah ASN di Kemendagri, yang hingga kini tetap berada di eselon IV meski sudah beberapa kali diproses naik jabatan. Anak keduanya bekerja di sektor swasta, sebagai manajer di perusahaan otomotif Daihatsu Indonesia, dan sempat bertugas dua tahun di Osaka, Jepang. Cucu sulungnya kini menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Politik di FISIP UI — tampaknya mewarisi idealisme sang kakek. Sementara dua cucu lainnya masih menempuh pendidikan dasar dan menengah.

“Banyak yang bertanya kenapa saya tidak ‘mengurus’ promosi anak saya. Saya katakan, saya mendidik anak saya seperti saya mendidik mahasiswa: jujur, kerja keras, dan sabar. Kalau tidak naik, bukan takdir. Tapi pelajaran,” ujarnya, menegaskan prinsip meritokrasi yang masih jauh dari harapan.

Relevansi dan Warisan Pemikiran

Di tengah derasnya pragmatisme dan pembusukan politik yang menggerogoti institusi negara, pemikiran-pemikiran Prof. Djo justru semakin relevan. Ia adalah penjaga nurani negara, seorang akademisi sekaligus praktisi yang menempatkan nilai dan akal sehat di atas ambisi dan kekuasaan.

Warisan terbesar dari Prof. Djo bukanlah jabatan atau penghargaan, melainkan keteguhan dalam menjaga integritas dan keilmuan yang berpihak pada rakyat. Ia membuktikan bahwa seorang birokrat bisa tetap kritis, seorang akademisi bisa tetap membumi, dan seorang tokoh bisa tetap sederhana.

Indonesia Butuh Lebih Banyak Prof. Djo

Dalam dunia yang semakin kehilangan arah, tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menjadi kompas moral yang langka. Ia bukan hanya seorang pakar, tetapi penjaga ruh dari sistem pemerintahan yang konstitusional dan berkeadilan.

Tulisan ini bukan sekadar penghormatan, tetapi ajakan kepada generasi muda, pejabat daerah, dan para akademisi untuk meneladani jalan hidup seorang Djohermansyah Djohan: jujur, konsisten, dan berani menyuarakan kebenaran, meski harus melawan arus.
Sekilas Tentang Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (lahir di Padang, Sumatera Barat, 21 Desember 1954) adalah seorang akademisi, birokrat senior, dan pakar otonomi daerah yang dikenal luas di kalangan pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) pada periode 2010–2014 dan dikenal sebagai salah satu arsitek utama kebijakan desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pendidikan
Djohermansyah memulai pendidikannya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bukittinggi, dan lulus pada tahun 1977. Ia melanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta dan lulus dengan predikat lulusan terbaik Angkatan X pada tahun 1984, meraih penghargaan Sarjana Adhi Praja Nugraha dari Menteri Dalam Negeri.
Pendidikan lanjutannya mencakup program pascasarjana di University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, serta gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2004.

Karier Pemerintahan dan Akademik.

Jejak karier Djohermansyah mencerminkan perpaduan antara praktik birokrasi dan intelektual akademik:
• 1978 – Kepala Seksi Perekonomian Desa, Subdit PMD, Pemko Padangpanjang, Sumatera Barat
• 1988 – Kepala Bagian Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Pemprov Sumatera Barat
• 1992 – Ketua Jurusan Politik di IIP Jakarta
• 2003 – Media Adviser Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• 2010 – 2014 – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri
Pada tahun 2013, Prof. Djohermansyah juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau melalui Keputusan Presiden RI, menyusul kondisi darurat kepemimpinan di provinsi tersebut. Ia dilantik pada 21 November 2013 oleh Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi. Ia juga pernah disebut-sebut sebagai kandidat Pejabat Gubernur Aceh, saat terjadi polemik Pemilukada Aceh pada 2012.

Kiprah Intelektual dan Pengaruh
Selain dikenal sebagai birokrat profesional, Prof. Djo juga merupakan Guru Besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia mendirikan Institut Otonomi Daerah (I-Otda), sebuah lembaga pemikiran dan advokasi kebijakan yang berfokus pada desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan pembenahan sistem politik lokal. Lembaga ini diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 26 April 2016.
Sebagai penulis aktif, ia telah menghasilkan banyak artikel di media massa dan jurnal akademik. Dua buku terbarunya tentang otonomi daerah diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada Januari 2025, dan kini telah tersedia di toko-toko buku besar seperti Gramedia.

Penghargaan dan Tanda Jasa

Komitmen dan dedikasi Prof. Djo dalam dunia pemerintahan dan pendidikan telah mendapatkan pengakuan nasional:
• Sarjana Adhi Praja Nugraha – Menteri Dalam Negeri (1984)
• Bintang Jasa Utama – Presiden Republik Indonesia (1999)
• Satyalancana Karya Satya 20 Tahun – (1999)
• Satyalancana Karya Satya 30 Tahun – (1999)

Dengan perpaduan pengalaman birokrasi, kapasitas akademik, serta integritas pribadi, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan merupakan figur langka dalam dunia pemerintahan Indonesia. Ia tidak hanya memahami seluk-beluk otonomi daerah dari sisi teoritis, tetapi juga membentuk dan menerapkannya secara praktis di lapangan.

Pandangannya masih menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan nasional, dan ketokohannya menjadi contoh bahwa birokrasi dan akademisi dapat saling memperkuat demi kemajuan bangsa.

Oleh Beng Aryanto  ( Jurnalis senior Harian Umum Pelita)