Wamen ATR/BPN Apresiasi Inovasi Layanan Drive Thru di Kantor Pertanahan Kota Tangerang

RATASTV.CO – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk meninjau dan mensosialisasikan layanan inovatif Drive Thru dalam pengurusan surat tanah, Rabu (22/7/25).

Didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Heri, Wamen Ossy melihat langsung pelaksanaan layanan Drive Thru yang memungkinkan masyarakat mengurus surat tanah tanpa harus turun dari kendaraan. Layanan ini berada di area parkir kantor dan mendapat sambutan positif dari warga.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy berbincang dengan warga pengguna layanan. Salah seorang warga menyatakan,

“Pelayanannya baik, tidak ada pungli, semua berjalan dengan bagus,” ujarnya sambil tersenyum.

Wamen Ossy mengapresiasi dua program unggulan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, yakni layanan Drive Thru dan layanan virtual office, serta CLBK pelayanan yang khusus disiapkan untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Menurutnya, inovasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan secara cepat dan efisien tanpa harus repot parkir atau datang langsung ke kantor.

“Ada layanan Drive Thru dan virtual office yang dikembangkan secara swadaya oleh pegawai Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Ini sangat menyentuh dan diapresiasi masyarakat. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengambil berkas atau mengunggah dokumen secara online tanpa harus datang langsung ke kantor,” kata Wamen Ossy kepada wartawan.

Selain itu, kunjungan tersebut juga dihadiri perwakilan Ombudsman RI, YK, yang memberikan apresiasi atas inovasi layanan ini. Menurut YK, layanan Drive Thru merupakan terobosan penting dalam upaya menutup celah praktik mafia tanah.

“Inovasi ini sangat bagus dan merupakan layanan pertama di Indonesia. Kami berharap program ini dapat diterapkan secara nasional. Ombudsman juga akan belajar dari praktik baik ini,” ujarnya.

Kunjungan Wakil Menteri ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan serta memperlihatkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung transparansi dan efisiensi layanan bagi masyarakat.