Program MBG Jadi Ladang Korupsi, 5.000 Dapur Fiktif dan 5.360 Anak Keracunan

Program MBG Jadi Ladang Korupsi, 5.000 Dapur Fiktif dan 5.360 Anak Keracunan

RATASTV – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejatinya bertujuan memenuhi gizi generasi bangsa justru kian berpolemik. Alih-alih memperbaiki kualitas hidup pelajar, program ini kini dibayangi praktik mafia anggaran, laporan dapur fiktif, hingga maraknya kasus keracunan massal di sekolah-sekolah.

Sejak 1 September 2025, laporan mengenai makanan berulat, siswa pingsan, hingga anak-anak yang keracunan terus bermunculan di berbagai daerah. Kompas (18/9/2025) mencatat lebih dari 5.360 siswa mengalami keracunan. Sementara itu, Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI, mengungkap keberadaan 5.000 titik dapur fiktif serta praktik percaloan yang melilit MBG (Warta Ekonomi, 18/9/2025).

Di sisi lain, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan dari total anggaran Rp71 triliun, hanya Rp13 triliun yang terserap untuk pelaksanaan program, sedangkan sisanya, Rp58 triliun, habis tergerus oleh urusan birokrasi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menjalankan, dan siapa pula yang bermain di balik kekacauan ini?

Kenyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait peran aparat penegak hukum. Mengapa hingga kini tidak ada langkah tegas untuk mengusut dalang di balik amburadulnya program MBG? Jangan-jangan justru ada keterlibatan oknum penegak hukum dalam menyusun skenario kompromi dengan yayasan maupun bisnis penyedia makanan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, publik hanya bisa menyaksikan bagaimana generasi emas Indonesia menjadi korban. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola MBG kini dinilai gagal menjalankan amanah, dan justru tersandera oleh mafia berpangkat serta jaringan birokrasi yang korup, mulai dari level kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Presiden Prabowo Subianto perlu segera mendengar suara publik dan temuan media. Kehadiran pers mungkin dianggap menyakitkan, namun fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri. Jika program ini dibiarkan terus berjalan tanpa koreksi, maka korban akan terus berjatuhan, sementara uang rakyat habis percuma.

Bangsa ini terlalu kerdil bila membiarkan pelajar tumbang bergantian akibat keracunan. Martabat Indonesia terlalu rendah bila aparat hukum tak berani jujur. Dan anggaran negara terlalu sia-sia bila hanya dipakai untuk mengurus birokrasi tanpa hasil.

Atas pertimbangan itu, MBG harus segera disentuh penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Publik sudah melihat dengan jelas, siapa yang berada di garis depan dalam memicu kekacauan program, sekaligus siapa yang diuntungkan dari bisnis makanan basi, berulat, dan beracun yang merenggut kesehatan generasi penerus bangsa.