Prof. Djohermansyah Djohan: Presiden Harus Ambil Langkah Nyata Hadapi Keresahan Publik

Prof. Djohermansyah Djohan: Presiden Harus Ambil Langkah Nyata Hadapi Keresahan Publik

RATASTV – Gelombang demonstrasi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat yang semakin meluas menunjukkan keresahan publik yang tak bisa lagi diabaikan. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, pakar pemerintahan dan otonomi daerah, mengingatkan Presiden agar tidak berhenti pada langkah simbolik semata.

“Pertemuan dengan petinggi partai politik atau tokoh agama hanya sebatas formalitas. Itu baik, tetapi belum menyentuh inti keresahan masyarakat,” ujar Prof. Djo, Selasa (2/9/2025).

Sebagai teknokrat sekaligus pakar otonomi daerah, ia menilai konflik antara pemerintah dan rakyat hanya bisa diselesaikan melalui langkah yang terstruktur, komprehensif, dan transparan.

Resiko Retorika Tanpa Aksi

Prof. Djo menekankan bahwa aspirasi publik yang hanya dijawab dengan kata-kata tanpa peta jalan nyata akan menjadi api dalam sekam. “Rakyat bisa tampak diam, tetapi kekecewaannya menumpuk. Sewaktu-waktu bisa meledak, menimbulkan kerugian yang lebih besar,” katanya.

Presiden, kata dia, harus memastikan ada penanggung jawab, mekanisme kerja, dan batas waktu penyelesaian yang jelas, bukan sekadar pidato menenangkan publik.

Usulan Teknis: Tim Khusus Penanganan Tuntutan

Ia mendorong pembentukan tim teknis independen untuk mengawal tuntutan rakyat. Tim ini harus diisi figur kredibel dengan mandat tegas, bekerja sesuai jadwal yang bisa dipantau publik.

“Dengan begitu, rakyat tidak hanya diberi janji, tetapi dapat melihat proses dan hasilnya. Itulah esensi transparansi pemerintahan modern,” jelas Prof. Djo.

Tiga Agenda Prioritas Presiden

Prof. Djo menyoroti tiga agenda mendesak yang tidak bisa ditunda:

1. RUU Perampasan Aset Koruptor
Sudah 17 tahun tertahan, bahkan masuk Prolegnas 2023, namun belum dibahas. Penyelesaian RUU ini penting untuk menutup ruang ketidakadilan yang dirasakan rakyat.

2. Evaluasi Kabinet dan Kebijakan Publik
Presiden perlu berani memecat pejabat yang melahirkan kebijakan sembrono dan menimbulkan kegaduhan. Ketegasan ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat, bukan elite politik.

3. Penguatan Otonomi Daerah
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menghambat pembangunan. Presiden harus mengembalikan semangat desentralisasi agar daerah tidak terpinggirkan.

Hentikan Pencitraan

Prof. Djo menekankan bahaya kebijakan pencitraan. “Pemerintah tidak boleh terus bermain narasi. Rakyat bukan penonton yang bisa dibujuk dengan kata-kata. Mereka butuh tindakan nyata,” tegasnya.

Menurutnya, komunikasi politik istana harus fokus pada substansi tuntutan rakyat. “Jika istana sibuk dengan narasi yang menyimpang, rakyat akan menilai pemerintah hanya omon-omon. Legitimasi bisa runtuh,” ujarnya.

Jalan Tengah: Duduk Bersama Rakyat

Prof. Djo mengingatkan pemerintah agar tidak memposisikan diri berhadap-hadapan dengan rakyat. “Yang dibutuhkan saat ini bukan saling curiga, tetapi duduk bersama, mendengar, dan menindaklanjuti. Presiden harus berdiri bersama rakyatnya,” katanya.

Dengan langkah teknokratik ini, Prof. Djo menegaskan bahwa solusi konflik pemerintah dan rakyat harus terukur, terstruktur, dan penuh kebijaksanaan. Hanya dengan itu, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan stabilitas nasional terjaga.