Penegak Hukum Jangan Hanya Menyasar Rakyat Kecil, Usut Tuntas Aktor Besar Tambang Ilegal

Penegak Hukum Jangan Hanya Menyasar Rakyat Kecil, Usut Tuntas Aktor Besar Tambang Ilegal

RATASTV – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di Distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari Slamet Riyadi, serta tokoh adat Banny Daud Mansaburi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Yang menarik adalah, biasanya pengadunya NGO atau civil society. Tapi hari ini yang datang membawa pengaduan adalah seorang Bupati. Bupati adalah penguasa wilayah di daerah, perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Rudianto.

Legislator Fraksi NasDem itu menyoroti kebijakan perizinan pertambangan yang kini sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat. Menurutnya, daerah hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kerusakan lingkungan tanpa memiliki kewenangan untuk menertibkan.

“Semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi,” tegasnya.

Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut harus menjadi panduan moral bagi aparat penegak hukum.

“Kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat juga, tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum, lalu siapa lagi yang kita harapkan?” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan agar aparat tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga mengusut aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. “Kalau hanya menindak yang kecil, sementara yang besar dibiarkan, muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau: tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Rudianto menekankan bahwa aparat kepolisian wajib mendukung langkah kepala daerah yang dipilih rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. “Kalau ada aduan seperti ini, saya tindak lanjuti, Pak. Apalagi Pak Presiden sudah bicara di pidato kenegaraan. Itu artinya membawahi seluruh institusi lembaga tinggi negara,” tandasnya.

Sebagai penutup, ia meminta Kapolda Papua Barat memberikan perhatian khusus agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.