Mensos Sebut Jumlah Korban Meninggal Akibat Demo Agustus Tujuh Orang

RATASTV – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menyatakan, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan demontrasi pada akhir Agustus 2025 berjumlah tujuh orang secara nasional.

Sementara untuk luka berat, lanjut pria yang akrab disapa Gud Ipul tersebut, sudah ada sembilan orang yang sudah di asesmen.

“Tetapi sebenarnya jumlahnya lebih banyak dari itu, karena masih ada korban yang sempat dirawat lalu pulang,” kata Gus Ipul di Makassar, Jumat (5/9).

Selain korban jiwa dan luka, sejumlah usaha masyarakat juga terdampak sepanjang demonstrasi akhir Agustus lalu.

“Memang ada beberapa usaha milik masyarakat yang rusak, ini pun juga akan kita bantu,” terang Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap korban terdampak aksi demonstrasi dan sedang berlangsung.

“Saya yakin beberapa hari ke depan akan ada tambahan, karena semua kita dasarkan pada data yang sudah terverifikasi di lapangan,” tandasnya.

Komnas HAM Klaim 10 Orang Meninggal 

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, berdasarkan data monitoring pihaknya, 10 warga sipil meninggal akibat kerusuhan aksi demontrasi di berbagai wilayah pada akhir Agustus 2025.

“Dimana beberapa di antaranya diduga kuat mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Tapi ini masih kami selidiki dan penyebab yang lainnya,” kata Anis saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (2/9).

Selain korban meninggal dunia, Anis mengaku juga mendapat laporan soal penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan.

“Cukup banyak angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM (jumlahnya), juga yang mengalami luka-luka cukup besar datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia,” terang Anis.

Data Komnas HAM juga mencatat mengenai rusaknya fasilitas publik di pelbagai tempat, penjarahan di rumah pribadi.

Kemudian dugaan persekusi dan penangkapan aktivis yang terjadi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen.

“Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan dalam konteks yang nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia,” tandas Anis.