Kemenperin Dorong IKM Pangan Naik Kelas Lewat Standar Keamanan Produksi

Kemenperin Dorong IKM Pangan Naik Kelas Lewat Standar Keamanan Produksi

RATASTV– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri kecil dan menengah (IKM) pangan untuk memenuhi standar keamanan produksi. Penerapan standar tersebut dinilai penting guna memperluas akses pasar, melindungi konsumen, dan menjaga keberlanjutan usaha, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

“Dengan menerapkan standardisasi, produk IKM pangan akan semakin terjaga kualitasnya dan mendapat kepercayaan lebih besar dari konsumen. Hal ini juga mendukung perkembangan usaha mereka,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Sabtu (6/9).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, pangan sebagai kebutuhan dasar manusia harus diproduksi dengan standar keamanan ketat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan.

Untuk itu, Ditjen IKMA mendorong IKM pangan menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Olahan yang Baik (CPPOB) serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Pedoman ini bertujuan mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat memengaruhi keamanan pangan.

“GMP dan HACCP mengatur bagaimana perusahaan memproduksi pangan secara aman, bermutu, dan layak konsumsi,” ujar Reni.

Sebagai langkah nyata, Ditjen IKMA menyelenggarakan Pendampingan Penyusunan Dokumen HACCP bagi 10 IKM pangan terpilih dalam dua batch. Batch pertama diikuti APB Sambal, PT Rahasia Kuliner Surga, CV Kreasi Pangan Global, PT Crispy Salad Moonbite, dan PT Imago Randau Harmoni pada Juni lalu. Sementara batch kedua pada 19–21 Agustus 2025 diikuti CV Kims Pangan Jaya, Novio Fresh, PT Battenberg Tiga Indonesia, PT Inovasi Pangan Global, dan PT Kawani Jadi Berkat.

Program ini merupakan lanjutan dari Workshop Penerapan Sistem Keamanan Pangan yang digelar April 2025 secara daring. Tenaga ahli dilibatkan untuk membantu IKM menyusun dokumen HACCP sesuai karakteristik produk dan proses produksi, sehingga mereka lebih siap mengajukan sertifikasi keamanan pangan maupun ekspor.

“Kami harap program ini mendorong IKM pangan lebih percaya diri memperluas pasar serta naik kelas melalui penerapan standar keamanan pangan,” tutur Reni.

Selain itu, Kemenperin juga memberikan berbagai fasilitas insentif dan pembinaan agar IKM pangan dapat bersaing, menjadi bagian dari rantai suplai industri besar, serta bermitra dengan sektor ekonomi lain, termasuk hotel, restoran, dan katering (horeca).

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Bayu Fajar Nugroho, menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya transformasi IKM pangan menuju industri berdaya saing global.

“Produk IKM pangan Indonesia punya peluang besar menembus pasar ekspor. Karena itu, pelaku IKM perlu meningkatkan kualitas, memperkuat citra merek, dan beradaptasi dengan tren pasar, baik dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Bayu menegaskan, sektor makanan dan minuman merupakan penyedia lapangan kerja sekaligus penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. “Kami ingin IKM pangan Indonesia terus memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan berdiri sejajar dengan industri pangan global,” pungkasnya.