Istana Tegaskan Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Berdasarkan Pertimbangan Politik

RATASTV — Pemerintah menyatakan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas “Tom” Lembong dilakukan atas dasar pertimbangan politik, bukan semata aspek hukum.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kritik terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan kebijakan tersebut hanya beberapa hari setelah keduanya divonis bersalah dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Pak Presiden menggunakan haknya,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senin (4/8/2025).

Menurut Pras, pemberian abolisi dan amnesti ini juga dimaknai sebagai bagian dari semangat persatuan nasional menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ia menegaskan, keputusan tersebut tidak berarti pemerintah melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Bukan berarti kita akan membiarkan praktik-praktik korupsi, tidak,” tegasnya.

Ia mengimbau publik untuk tidak memperkeruh suasana politik. Menurutnya, saat ini bangsa membutuhkan stabilitas agar bisa fokus pada pembangunan dan pemulihan berbagai persoalan masyarakat.

“Kita butuh ketenangan untuk membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi masyarakat. Jangan energi kita habis untuk hal-hal yang kurang produktif,” ucapnya.

Presiden Prabowo menerbitkan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom hanya beberapa hari setelah keduanya dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap proyek pengadaan daerah.

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara terkait korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016.

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan akademisi, yang menilai langkah tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Meski demikian, pihak Istana menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan stabilitas politik nasional, rekonsiliasi elite, dan kepentingan jangka panjang menjelang masa transisi pemerintahan yang lebih solid. (HDS)