IPPSI Soroti Rangkap Jabatan, Minta Sistem Politik Lebih Berpihak pada Rakyat

RATASTV– Situasi politik Indonesia dinilai tengah berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Berbagai peristiwa di pemerintahan maupun legislatif disebut telah mencederai kepercayaan masyarakat.

Hal ini disoroti Institut for Public Policy Studies (IPPSI) Indonesia dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Peran Partai Politik dan Implementasi Kedaulatan Rakyat” yang digelar di Terrace Kafe, Jl. DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Analis IPPSI, H. Y. Husein Ibrahim, menilai rangkap jabatan menjadi salah satu pemicu persoalan di tubuh politik nasional.

“Ketika seorang ketua partai menjabat sebagai menteri, maka tidak boleh ada intervensi yang mengutamakan kepentingan politik di atas kepentingan rakyat. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan secara penuh dan independen,” tegasnya.

Dalam forum yang dihadiri akademisi, pemerhati politik, dan masyarakat umum itu, pemerhati politik Yusuf Blegur turut menekankan pentingnya fokus pemerintah pada persoalan krusial yang dihadapi rakyat.

“Jangan sampai permasalahan yang saat ini tengah bergejolak justru terabaikan. Presiden Prabowo Subianto harus mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan tuntutan warga Indonesia,” ujarnya.

IPPSI berharap diskusi publik ini menjadi pengingat agar sistem politik di Indonesia dapat berjalan lebih sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata kepentingan politik praktis. (HDS)