Indonesia Pacu Reformasi Struktural dan Agenda Antikorupsi Lewat Aksesi OECD

Indonesia Pacu Reformasi Struktural dan Agenda Antikorupsi Lewat Aksesi OECD

RATASTV – Sejalan dengan moto OECD, “Better Policies for Better Lives”, Pemerintah Indonesia tengah mempercepat transformasi struktural di berbagai sektor sosial, ekonomi, dan tata kelola. Agenda ini menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Melalui visi Asta Cita Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan penegakan antikorupsi. Fokus utama diarahkan pada kebijakan, pengawasan, dan transparansi.

“Pemberantasan korupsi merupakan prioritas bersama. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif sektor publik, swasta, dan masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan melemahkan iklim investasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan virtual pada The 12th ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific (ACI) Regional Conference, Selasa (23/09).

Airlangga menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah kepastian kebijakan yang kerap menjadi perhatian investor. Untuk itu, pemerintah memperkuat integritas dan transparansi institusi, memangkas birokrasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemerintah juga menerbitkan PP No. 28/2025 yang menggantikan PP No. 5/2021, memperkuat kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan berkepastian hukum.

“Dengan belajar dari praktik terbaik yang dibagikan ADB dan OECD, kita dapat mempromosikan tata kelola yang lebih efisien dan transparan serta menciptakan iklim investasi yang menarik,” jelas Airlangga.

Pada 3 Juni 2025 lalu, Indonesia secara resmi menyerahkan Initial Memorandum dan mengajukan diri bergabung dalam OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Langkah ini menjadi tonggak penting aksesi Indonesia ke OECD sekaligus penegasan komitmen untuk berkontribusi dalam membentuk standar internasional.

“Indonesia menyambut baik kesempatan ini untuk memperkuat tata kelola publik, integritas, dan upaya antikorupsi. Kami tetap berkomitmen mengejar langkah-langkah yang diperlukan menuju lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil,” tegas Airlangga.

Ia menutup sambutannya dengan menekankan bahwa konferensi ini bukan hanya forum diskusi, melainkan momentum memperkuat integritas, menumbuhkan kepercayaan, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Bersama KPK, ADB, OECD, dan seluruh mitra, kita dapat memajukan agenda antikorupsi yang ambisius, mendukung transformasi struktural, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya.