Gangguan Pasokan Gas, Kemenperin Dirikan Crisis Center Tampung Aduan Pelaku Usaha

Gangguan Pasokan Gas, Kemenperin Dirikan Crisis Center Tampung Aduan Pelaku Usaha

RATASTV – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat menanggapi keresahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akibat pembatasan pasokan gas dari produsen. Untuk itu, Kemenperin membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT sebagai sarana pengaduan, komunikasi, dan verifikasi kondisi lapangan.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan pembentukan pusat krisis ini dilakukan menyusul adanya pemberitahuan produsen gas bahwa pasokan untuk HGBT akan dibatasi hingga 48 persen.

“Hal ini janggal karena pasokan untuk harga normal di atas USD 15 per MMBTU tetap stabil, sementara HGBT di USD 6,5 per MMBTU justru dibatasi. Artinya, tidak ada masalah teknis dalam produksi maupun pasokan gas nasional,” tegas Febri.

Menurutnya, pusat krisis ini memiliki tiga tujuan utama:

Menampung aduan industri pengguna HGBT secara langsung dan terstruktur.

Menjadi dasar kebijakan dan langkah Kemenperin menghadapi krisis pasokan gas.

Menjadi wujud akuntabilitas Kemenperin dalam melindungi industri nasional.

Kemenperin menerima banyak laporan dari sektor keramik, baja, gelas kaca, dan oleokimia terkait pasokan yang berkurang, tekanan gas yang tidak stabil, hingga harga gas yang dibebankan di atas ketentuan Perpres Nomor 121 Tahun 2020. Kondisi ini memaksa sebagian perusahaan mengurangi produksi, mengganti bahan bakar, bahkan menghentikan lini produksi tertentu.

“Kami mendengar langsung jeritan pelaku industri. Ada yang harus mematikan unit produksinya, ada yang beralih ke solar dengan biaya lebih tinggi. Bahkan sudah ada yang menghentikan produksi dan terancam merumahkan pekerja. Karena itu, pusat krisis ini menjadi jalur komunikasi cepat dan instrumen resmi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri pengguna gas,” ujar Febri.

Lebih lanjut, Kemenperin akan bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mendata kondisi riil di lapangan, menghimpun data real-time, serta melakukan advokasi kebijakan ke kementerian dan lembaga terkait.

“Gas adalah komponen vital dalam produksi. Jika pasokan terganggu atau harga melonjak, daya saing manufaktur nasional akan terpukul. Dengan pusat krisis ini, setiap fakta di lapangan bisa dihimpun sistematis sehingga langkah antisipasi pemerintah tepat sasaran,” tambah Febri.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan HGBT secara konsisten, sekaligus memastikan investasi manufaktur dan ratusan ribu pekerja tetap terlindungi.

“Crisis Center adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah. Kami ingin industri tetap tenang, karena pemerintah bersama mereka untuk memastikan harga gas kompetitif benar-benar dirasakan,” pungkas Febri.