Delapan Fraksi DPR Sepakat Evaluasi Tunjangan, Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik

Delapan Fraksi DPR Sepakat Evaluasi Tunjangan, Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik

RATASTV – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang menolak besarnya gaji serta tunjangan DPR RI mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan rakyat.

Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pihaknya mendengar langsung aspirasi masyarakat. “Kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan yang mencederai kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf bila kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodasi aspirasi rakyat,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menilai evaluasi fasilitas DPR perlu dijadikan momentum refleksi. “Kami siap jika tunjangan dievaluasi. Ini saatnya menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, dan berperilaku,” katanya.

Sekretaris Fraksi PDIP, Said Abdullah, bahkan meminta tunjangan perumahan dihentikan total. Menurutnya, fasilitas berlebih menodai nilai etik politik. “Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati,” tegasnya.

Fraksi PKB melalui Jazilul Fawaid menyatakan evaluasi harus dibarengi peningkatan kinerja. Sementara PKS, lewat Sekjen M. Kholid, mendukung penuh penghentian tunjangan rumah dinas. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk pengelolaan APBN yang efisien dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Fraksi NasDem, PAN, dan Demokrat juga menyampaikan dukungan senada. Ahmad Sahroni (NasDem) mengaku sejak lama mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan kepada masyarakat. Putri Zulkifli Hasan (PAN) menekankan pentingnya transparansi dan kesederhanaan, sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat) menegaskan tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan agar keuangan negara sepenuhnya untuk rakyat.

Dengan sikap resmi dari delapan fraksi tersebut, DPR RI kini berada pada momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Evaluasi tunjangan dipandang sebagai langkah konkret merespons tuntutan publik yang menilai parlemen hidup terlalu mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit.