Gubernur Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD soal Tunjangan Rumah Rp70 Juta

RATAS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi polemik besaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI yang mencapai Rp70 juta per bulan. Ia menyebut masih menunggu keputusan resmi dari DPRD terkait hal tersebut.

“Saya menunggu apa yang diputuskan DPRD DKI Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota, Minggu (7/9).

Pramono mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak legislatif, meski enggan menjelaskan secara rinci isi pembicaraan tersebut.

“Terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta,” tambahnya.

Sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan rumah untuk pimpinan DPRD DKI ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan, sementara untuk anggota dewan sebesar Rp70,4 juta per bulan. Besaran ini menuai sorotan publik lantaran dinilai terlalu tinggi dibanding kondisi ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, memastikan pihaknya siap melakukan evaluasi.

“Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang,” jelasnya, Kamis (4/9).

Selain evaluasi tunjangan, Komisi B DPRD DKI juga akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.

“Teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur untuk evaluasi menyeluruh BUMD,” tegas Basri. (HDS)