Nepal Punya Perdana Menteri Sementara, Ini Namanya

RATASTV – Sushila Karki dilantik sebagai Perdana Menteri Nepal sementara pada Jumat (12/9) malam, dan menjadikannya perempuan pertama yang memimpin negara tersebut.

Karki (73) yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung, dilantik oleh Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan juga membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan tersebut dibubarkan efektif mulai pukul 23.00 pada tanggal 12 September 2025, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Presiden.

Dalam pidato perdananya Karki berjanji akan memenuhi tuntutan warga. Dia juga menegaskan bahwa rakyat dan pemimpin harus bekerja bersama untuk mewujudkannya.

“Kita harus bekerja sesuai dengan cara berpikir generasi Gen Z,” kata Karki, seperti dikutip dari CNA, Senin (15/9).

Menurut Karki, apa yang diminta kelompok ini adalah diakhirinya korupsi, tata kelola yang baik, dan kesetaraan ekonomi.

“Anda dan saya harus bertekad untuk mewujudkannya,” kata Karki.

Pada kesempatan tersebut, Karki juga meminta warga untuk mengheningkan cipta bagi para korban kerusuhan.

72 Orang Tewas 

Sushila Karki diangkat menjadi Perdana Menteri Nepal setelah aksi protes besar-besaran oleh Generasi Z.

Mereka menuntut perubahan politik, dengan fokus utama pada penghentian korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi.

Protes yang terjadi pada Selasa (9/9) menyebabkan sejumlah gedung di kompleks pemerintahan Singha Durbar dibakar.

Menurut data pemerintah, 72 orang tewas dan 191 lainnya luka-luka, meningkat dibandingkan laporan awal yang hanya mencatat 51 korban tewas.

Penunjukan Karki dilakukan melalui negosiasi intensif yang melibatkan Presiden Ram Chandra Paudel dan Kepala Staf Angkatan Darat Nepal. Proses tersebut juga menghadirkan perwakilan gerakan pemuda Gen Z.

Ribuan aktivis muda sebelumnya menggunakan aplikasi Discord untuk memilih Karki sebagai calon pemimpin.

Dalam pernyataannya, Karki mengatakan bahwa namanya benar-benar “datang dari jalanan”.

Usai penunjukannya, parlemen Nepal dibubarkan dan pemilu baru dijadwalkan pada 5 Maret 2026.

Karki menegaskan masa jabatannya hanya berlangsung enam bulan.

Selain itu, Karki juga berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen serta kabinet setelah pemilu.