MRT Jakarta Segera Tembus Serpong, Studi Kelayakan Dimulai

RATASTV — Kabar baik bagi para penglaju Tangerang Selatan-Jakarta. PT MRT Jakarta (Perseroda) resmi menjalin kerja sama dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD/Sinar Mas Land) untuk memulai studi kelayakan (feasibility study/FS) pengembangan rute baru MRT dari Lebak Bulus menuju Serpong.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak yang mencakup kajian menyeluruh atas trase, teknologi, skema pembiayaan, dan kelembagaan proyek.

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menyampaikan bahwa proyek ini akan dikaji melalui pendekatan business-to-business (B2B) antara MRT Jakarta dan Sinar Mas Land. “Kajian awal akan menelaah penentuan rute yang paling efektif dari sisi ekonomi dan potensi pengguna, sekaligus merancang skema pembiayaan yang tidak bergantung pada dana pinjaman luar negeri seperti JICA,” jelas Tuhiyat saat konferensi pers di Stasiun MRT Lebak Bulus, Kamis (24/7/2025).

Setelah kajian rampung, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan transportasi publik berbasis sistem perkeretaapian perkotaan modern.

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, mengungkapkan optimismenya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, kehadiran MRT akan menjadi game changer bagi mobilitas warga Tangerang Raya.

“Populasi dan aktivitas ekonomi di Serpong dan sekitarnya terus meningkat. Kehadiran MRT akan memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tangerang Selatan, Kota/Kabupaten Tangerang, hingga Banten Raya,” kata Herry.

Ia memperkirakan, sekitar 25% dari total 100.000 pengguna harian MRT ke depan bisa berasal dari kawasan BSD dan sekitarnya. Meski begitu, detail proyek seperti nilai investasi, jumlah stasiun, dan jalur trase baru akan ditentukan setelah studi selesai dilakukan.

Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menambahkan bahwa MRT Jakarta dan Sinar Mas Land telah membentuk project delivery team untuk mempercepat proses studi kelayakan.

“Studi inilah yang nantinya akan menjawab pertanyaan soal biaya, jadwal pembangunan, hingga model pendanaan. Kuncinya adalah kelayakan,” ujar Farchad. Ia menambahkan, proyek ini diharapkan dapat dijalankan melalui skema B2B atau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), dengan peran pemerintah yang seminimal mungkin. (HDS)