banner

MBG Dibagi dalam Bentuk Mentah di Tangsel, DPR: Itu Bukan Makan Gratis, Tapi Sembako

Kamis, 19 Juni 2025 04:13 WIB
Oleh: Hadits
MBG Bahan Mentah

RATAS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tangerang Selatan menuai sorotan setelah beredar dokumentasi di media sosial yang menunjukkan pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyayangkan bentuk distribusi MBG tersebut. “Kalau diberikan bahan mentah, itu bukan makan bergizi gratis. Itu namanya bantuan sembako,” ujar Zainul kepada wartawan, Kamis (19/6).

Ia menilai, MBG seharusnya disalurkan dalam bentuk makanan siap santap untuk menjamin asupan gizi yang sesuai standar. Zainul juga mempertanyakan pengawasan terhadap pengolahan bahan mentah tersebut. “Siapa yang menjamin bahan itu akan dimasak dengan gizi seimbang?”

Zainul menambahkan, program MBG seharusnya tetap dijalankan meski di masa libur sekolah. “Ini berkaitan dengan program percepatan penanganan stunting. Saya usulkan tetap dilanjutkan, tinggal dimatangkan mekanisme distribusinya agar efektif dan efisien,” imbuhnya.

Viralnya pembagian MBG berbentuk bahan mentah diketahui berasal dari kegiatan di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam paket tersebut, siswa menerima beras, ikan asin, telur puyuh, kacang tanah, serta buah jeruk dan pisang.

Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit), A. Basiro, membenarkan pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Ia menyebut distribusi dilakukan kepada ribuan siswa di 18 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. “Beras kami berikan mentah agar bisa dibawa pulang dan disimpan lebih lama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG seharusnya tidak diberikan dalam bentuk mentah. “BGN tidak pernah mengeluarkan kebijakan MBG dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.

Kasus ini memunculkan pertanyaan soal konsistensi implementasi program MBG dengan kebijakan nasional. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal: memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang layak dan terstandar. (HDS)

Berita Terkait
Mungkin anda suka
WhatsApp Image 2025-07-16 at 12.31.43
Terpopuler
RUPA COWORKING_COMPANY PROFILE_page-0001
Terbaru
Tagar Populer
Pengunjung