Alhamdulillah, Kota “Termuda” di Banten (Tangerang Selatan) Kembali Raih Predikat Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut dari BPK RI dan Dapat Nilai Terbaik

RATAS – Alhamdulillah, kota termuda di Provinsi Banten: Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menunjukkan “tajinya” dengan meraih kembali predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) itu pun sangat membanggakan karena mendapat nilai terbaik.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sendiri diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi kepada Wali Kota Benyamin Davnie. Sang wali kota didampingi Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo dan Ketua DPRD Tangerang Selatan Abdul Rasyid saat menerima LHP itu di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada Senin, 26 Mei 2025.

Capaian WTP ke-4 di Bawah Komando Ben-Pilar

Capaian WTP ini merupakan yang ke-4 di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar). Bahkan, yang lebih membanggakan adalah Kota Tangsel mendapatkan nilai terbaik untuk Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

Tangsel Raih Nilai Tertinggi

Kota Tangerang Selatan meraih persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 96,31 persen. Tangsel mengungguli jauh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

“Alhamdulillah hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, kami memperoleh opini WTP dari BPK RI. Kami berkomitmen dan selalu berupaya mempertahankannya dan akhirnya tahun anggaran 2024 kami kembali meraih opini WTP,” ungkap Wali Kota Benyamin.

Hasil Kerja Keras Seluruh Pihak

Ditandaskan Benyamin, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah. “Penghargaan ini tak buat kami berpuas diri. Kami menyadari masih ada yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, pemeriksaan ini kami jadikan dasar guna membuat perbaikan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang–undangan,” paparnya.

Tugas Konstitusional BPK RI

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi mengatakan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dalam proses penyusunan LHP atas Laporan Keuangan ini, jelas Firman, BPK telah meminta tanggapan kepada masing-masing pejabat terkait atas konsep rekomendasi BPK.

“Termasuk meminta dokumen rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini penting untuk memastikan komitmen kepala daerah beserta jajarannya dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu,” tandasnya.

Nilai Lengkap Kabupaten/Kota di Banten

Berdasarkan rata-rata, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Per Semester II 2024 adalah 85,89 persen. Penyelesaian tindak lanjut dicapai oleh Pemerintah Kota Tangsel yaitu 96,31 persen, Kabupaten Tangerang 90,97 persen, Kabupaten Serang 87,77 persen.

Lalu, Kota Cilegon 87,17 persen, Kota Tangerang 85,71 persen, Kabupaten Lebak 84,46%, Kota Serang 83,31 persen dan yang terakhir Kabupaten Pandeglang sebesar 72,30 persen. Firman menilai, besarnya manfaat dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat.

“Tetapi, terletak pada efektivitas pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” urainya.

BPK, kata Firman, berharap agar kepala daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif. “Transparan dan akuntabel,” pungkas Firman. (***)