APBN Tetap Kuat, Dorong Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi 2025

APBN Tetap Kuat, Dorong Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi 2025

RATASTV – Realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2025 menunjukkan kondisi terjaga dan mendukung program prioritas nasional sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2% dari outlook Lapsem 2025. Penerimaan pajak mencapai Rp1.135,4 triliun, tumbuh seiring aktivitas ekonomi yang membaik dan didorong kinerja sektor pertambangan, perdagangan, pertanian, industri, dan perbankan. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp194,9 triliun, tumbuh 6,4% year on year, ditopang ekspor sawit dan perubahan kebijakan pelunasan pita cukai.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp306,8 triliun, dipengaruhi fluktuasi harga minyak, gas bumi, dan batubara, serta pendapatan layanan telekomunikasi dan perbankan.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp1.960,3 triliun, tumbuh 1,5% dari tahun sebelumnya. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp686 triliun, dipengaruhi penyaluran bantuan sosial seperti PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah yang lebih tepat sasaran melalui validasi Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun, meliputi pembayaran pensiun dan subsidi sesuai jadwal. Transfer ke daerah (TKD) tercatat Rp571,5 triliun, meningkat 1,7% yoy, didorong perbaikan mekanisme penyaluran.

Berbagai program prioritas telah berjalan. Program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp13 triliun dan menjangkau 22,7 juta penerima manfaat. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 sekolah dengan 9.780 siswa aktif, sementara revitalisasi sekolah terealisasi Rp9,6 triliun untuk lebih dari 10.400 satuan pendidikan. APBN yang mendukung program prioritas diharapkan memperkuat kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Hingga 31 Agustus 2025, defisit APBN tercatat Rp321,6 triliun (1,35% PDB) dengan keseimbangan primer positif Rp22 triliun, sementara pembiayaan anggaran terealisasi Rp425,7 triliun. Pemerintah menjaga pemenuhan pembiayaan secara hati-hati dan terukur di tengah dinamika pasar keuangan.

Perkembangan ekonomi global menunjukkan pemulihan. Indeks PMI manufaktur global Agustus 2025 berada di level 50,9, dengan ekspansi di Eropa, India, Australia, AS, dan Indonesia. PMI manufaktur Indonesia tercatat 51,5, menunjukkan ekspansi sektor produksi dan permintaan.

Harga komoditas masih berfluktuasi akibat geopolitik dan prospek ekonomi global. Per 19 September 2025, harga minyak Brent naik 1,4% mom namun turun 14,8% yoy. Batubara turun 7,0% mom dan 21,1% yoy, sementara tembaga naik 2,6% mom dan 3,6% yoy. Harga CPO naik 1,3% mom dan 16,6% yoy.

Kinerja perdagangan tetap kuat, dengan perkiraan surplus neraca perdagangan Agustus 2025 sebesar USD5,3 miliar. Surplus kumulatif Januari–Agustus 2025 meningkat 52,3% yoy, didorong ekspor industri dan pertanian.

Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah stabil di Rp16.498 per USD, sementara yield SBN tenor 10 tahun turun ke 6,28%, mencerminkan pemulihan kepercayaan investor. Inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31% yoy, menopang daya beli masyarakat.

Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor keuangan, termasuk penempatan kas negara Rp200 triliun di bank BUMN untuk menambah likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit. Langkah ini selaras dengan penurunan suku bunga BI sebesar 25 bps pada RDG September, sehingga diharapkan mendorong konsumsi dan investasi.

Selain itu, pemerintah meluncurkan 8 Program Paket Ekonomi Semester II 2025, mencakup magang fresh graduate, insentif PPh 21 DTP, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM bagi pekerja PBPU transportasi online, manfaat tambahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, percepatan deregulasi, dan peningkatan kualitas permukiman serta tempat untuk Gig Economy.

Meskipun risiko global tetap ada, kinerja APBN hingga Agustus 2025 tetap on track, menjadi penopang program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus mengoptimalkan kualitas belanja negara, produktivitas kas negara, dan kinerja pendapatan sejalan kondisi ekonomi yang berkembang.