Budi Mulyawan di HUT ke-8 Kombatan: Reformasi Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Prioritas

Budi Mulyawan di HUT ke-8 Kombatan: Reformasi Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Prioritas

RATASTV – Ketua Umum DPN Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menegaskan bahwa agenda utama bangsa harus diarahkan pada reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan pekerja, serta keberpihakan pada UMKM. Hal itu ia sampaikan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kombatan pada Minggu (21/9/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Cepy itu, isu-isu fundamental tersebut merupakan syarat mutlak untuk membangun negara yang adil dan makmur.

*Reformasi Kepolisian dan Kejaksaan*

Budi menilai reformasi kepolisian mendesak dilakukan agar berbasis pada penegakan hukum dengan pengawasan ketat. Ia menyebut kepercayaan publik sulit pulih jika mekanisme kontrol tidak diperkuat.

“Kepolisian adalah garda depan penegakan hukum, tapi masih sering menuai kritik karena penyalahgunaan wewenang. Maka pengawasan internal seperti Propam Polri, Irwasum, dan Satuan Pengawas Internal harus benar-benar bekerja, sementara pengawasan eksternal melalui Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM harus lebih diperkuat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Presiden harus menunjukkan komitmen politik dalam mendorong reformasi kepolisian agar kewenangan hukum tidak terkonsentrasi di satu lembaga.

Selain kepolisian, Budi menilai reformasi kejaksaan tak kalah penting. Kejaksaan, menurutnya, harus mengedepankan keadilan sosial melalui penerapan keadilan restoratif. “Keadilan bukan hanya soal menghukum, tapi soal memulihkan. Regulasi sudah ada, tinggal keberanian implementasi yang perlu diperkuat,” tegasnya.

*Penguatan KPK dan Pemberantasan Korupsi*

Budi juga menyoroti pelemahan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Ia mendorong pengembalian independensi lembaga antirasuah itu agar kembali ke roh awalnya.

“KPK harus kembali ke sistem rekrutmen independen yang terbebas dari intervensi politik. Kalau tidak, KPK hanya jadi simbol, bukan alat pemberantasan korupsi,” katanya.

Menurutnya, strategi memiskinkan koruptor adalah langkah nyata menuju kesejahteraan rakyat. “Aset hasil korupsi harus disita dan dikembalikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, rakyat bisa merasakan manfaat langsung,” ujarnya.

*Pendidikan dan Kesehatan Gratis*

Di bidang sosial, Budi menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan gratis harus menjadi prioritas negara.

“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pendidikan gratis adalah jalan mencetak SDM unggul. Begitu juga dengan kesehatan, rakyat tidak boleh dibeda-bedakan. Kesehatan gratis adalah hak rakyat,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah memperkuat BPJS dan layanan kesehatan dasar di Puskesmas agar benar-benar berpihak pada rakyat.

*Perlindungan Pekerja dan UMKM*

Budi menekankan pentingnya pekerjaan layak dengan upah adil serta jaminan sosial yang manusiawi. “Kalau pekerja sejahtera, produktivitas meningkat, dan ekonomi tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang terbukti tangguh saat krisis. Menurutnya, UMKM harus diberi akses modal, pelatihan, dan perlindungan hukum.

“UMKM adalah penjaga ekonomi rakyat. Mereka menyerap tenaga kerja paling banyak. Pemerintah tidak boleh membiarkan mereka kalah bersaing dengan korporasi besar,” katanya.

Selain itu, Budi menilai sektor ekonomi kreatif juga harus difasilitasi agar bisa menjadi motor pertumbuhan baru.

*Pajak yang Adil untuk Rakyat*

Budi menekankan perlunya sistem perpajakan progresif yang adil. “Yang kaya harus membayar lebih besar, sedangkan rakyat kecil jangan dibebani. Pajak harus dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi alat penindasan baru,” ujarnya.

Konsistensi Perjuangan Kombatan

Menutup pernyataannya, Budi menegaskan bahwa HUT ke-8 menjadi pengingat penting bahwa perjuangan masih panjang.

“Reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pekerjaan layak, perlindungan UMKM, hingga pajak yang adil adalah agenda perjuangan yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kombatan akan terus berdiri di garis depan bersama rakyat. “Kombatan bukan sekadar organisasi, melainkan rumah besar perjuangan rakyat. Kami akan terus mengawal agar keadilan sosial benar-benar terwujud di Indonesia,” pungkasnya.