Prabowo Copot Budi Arie dari Kabinet, Terkait dengan Judol?

RATASTV – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi (Menkop). Keputusan ini memicu spekulasi publik, terutama karena nama Budi Arie kerap disebut dalam persidangan kasus judi online (judol).

Pengumuman reshuffle disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka sore hari ini diputuskan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa kementerian, di antaranya Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian P2MI, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

Sebagai pengganti, Ferry Juliantono dilantik menjadi Menkop setelah sebelumnya menjabat Wakil Menteri. Ia menegaskan akan segera bekerja melanjutkan program kementerian. “Kami akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan bersama Pak Budi Arie. Mulai besok kita bergerak secepat mungkin, khususnya untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi pada umumnya,” katanya.

Nama Budi Arie Disebut di Persidangan

Sebelum reshuffle, Budi Arie memilih bungkam saat ditanya soal namanya yang dikaitkan dengan kasus judi online. “Halah, biar saja,” ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (10/6/2025), mantan pejabat Kominfo Denden Imadudin Soleh mengaku pernah mendengar pernyataan bahwa praktik penjagaan situs judi ilegal sudah diketahui “orang di atas”, yang disebut merujuk pada Menteri Kominfo kala itu, yakni Budi Arie.

“Waktu itu disampaikan, ‘ini sudah oke, penjagaan bisa berjalan lagi, karena sudah diketahui orang di atas.’ Yang dimaksud adalah Pak Menteri,” ungkap Denden di ruang sidang.

Analisis dan Catatan Kinerja

Pengamat politik Agung menilai, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie lebih banyak dipengaruhi pertimbangan hukum daripada politik. Hal ini sekaligus menegaskan sikap Presiden agar kabinetnya bersih dari bayang-bayang kasus hukum.

Namun, kinerja Budi Arie selama menjabat juga menjadi sorotan. Program Koperasi Merah Putih, yang diklaim telah terbentuk di lebih dari 80 ribu desa, masih dipertanyakan efektivitas dan kualitasnya. “Klaim kuantitas belum tentu sejalan dengan kualitas yang diharapkan,” kata Agung. (HDS)