Ahok Desak DPR Buka Pengeluaran: Gaji Besar Boleh, Asal Transparan ke Rakyat

RATASTV – Besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menuai sorotan publik. Mulai dari tunjangan beras, komunikasi, hingga tunjangan tempat tinggal pengganti rumah dinas dinilai terlalu berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa besarnya gaji DPR bukanlah masalah utama. Bahkan, menurutnya, penghasilan Rp300 juta hingga Rp1 miliar per bulan pun sah-sah saja, asalkan semua pengeluaran anggota DPR transparan dan terbuka kepada publik.

“Pertanyaan saya, Anda berani keluarin enggak setiap sen yang dipakai? Perjalanan ke luar negeri habis berapa ratus miliar coba? Gua mau tahu,” kata Ahok saat menjadi tamu di kanal YouTube Big Alpha, dikutip Senin (1/9).

Ahok menekankan bahwa rakyat berhak mengetahui detail penggunaan anggaran negara. “Semua pengeluaran lu dibuka ke rakyat. Lihat mana pantas, mana enggak pantas. Lu berani buka enggak?” tegasnya.

Ia juga mengkritisi frekuensi kunjungan luar negeri anggota DPR yang dinilai terlalu boros. “Jangan-jangan bahasa Inggris enggak becus, tapi ke luar negeri melulu. Perlu enggak habisin duit segitu banyak? Saya bilang anggota DPR sebulan Rp1 miliar juga boleh gajinya, asal transparan,” ujar Ahok.

Selain DPR, ia juga menyinggung perlunya keterbukaan anggaran di berbagai instansi pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan kementerian. Transparansi, menurutnya, penting agar rakyat bisa menilai mana pengeluaran yang layak dan mana yang seharusnya dihapus.

“Saya tanya, nanti lu keluarin ya semua pengeluaran. Mana yang enggak pantas, buang. Berani ngomong enggak?” tantangnya.

Saat ini DPR RI masih menjadi sorotan tajam, bahkan kerap menjadi sasaran demonstrasi buntut tingginya tunjangan dan isu kenaikan gaji. Kritik publik makin menguat karena respons sejumlah anggota DPR dinilai tidak empatik terhadap kesulitan ekonomi masyarakat.

Kondisi ini pun dipandang bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang terus ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. ((HDS)