Legislator: Ketahanan Pangan Sebaiknya Fokus pada Sipil, Bukan Dialihkan ke Militer

Legislator: Ketahanan Pangan Sebaiknya Fokus pada Sipil, Bukan Dialihkan ke Militer

RATASTV – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi rencana pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) oleh pemerintah untuk mempercepat program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Daniel, penguatan ketahanan pangan seharusnya tetap menjadi ranah sipil, bukan dialihkan ke struktur militer.

Daniel menekankan bahwa sektor pangan adalah tanggung jawab kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta BUMN bidang pangan, yang memiliki kompetensi langsung dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga pangan.

“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, dan pengembangan teknologi pertanian. Urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke militer,” tegas Daniel dalam keterangan persnya, Selasa (26/8/2025).

Legislator ini menambahkan bahwa pembangunan pangan harus berbasis masyarakat, langsung menyasar kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata dan berkelanjutan.

Program 500 batalyon teritorial pembangunan ini direncanakan terbentuk dalam lima tahun ke depan, dengan target pembentukan 100 batalyon setiap tahunnya. Batalyon ini merupakan satuan militer multifungsi yang dirancang Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendukung pembangunan sektor strategis, termasuk pangan, kesehatan, dan energi. Anggarannya pun mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan.

Daniel menilai, jika militer terlibat dalam sektor pangan, perannya sebaiknya bersifat perpanjangan tangan kementerian teknis. Misalnya melalui koordinasi program pembangunan desa, penyuluhan pertanian, pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas lokal.

“Dengan mekanisme ini, program ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPR yang membidangi pertanian dan pangan ini juga menekankan bahwa pendekatan sipil memungkinkan pengawasan anggaran lebih transparan, kinerja lebih terukur, dan kesinambungan program jangka panjang lebih terjamin. “Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” imbuh Daniel.

Daniel mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, termasuk melalui program inovatif berbasis desa, pengembangan agribisnis lokal, dan penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat.

“Dengan demikian, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa perlu menambah struktur militer, sekaligus memperkuat kapasitas sipil yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya.