KPK Ingatkan Risiko Korupsi di Pengadaan Pertamina, Dorong Budaya Integritas

KPK Ingatkan Risiko Korupsi di Pengadaan Pertamina, Dorong Budaya Integritas

RATASTV –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang transparan dan berintegritas, terutama di sektor strategis seperti minyak dan gas. Pesan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam Pertamina Procurement Leader Forum di Jakarta, Rabu (20/8).

Fitroh menyebut pengadaan merupakan sektor berisiko tinggi terhadap praktik korupsi sehingga perlu dikelola dengan penuh profesionalisme. “Pengadaan adalah sektor yang rentan korupsi. Karena itu, kita harus membangun kesadaran bersama untuk memastikan setiap proses berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia mendorong insan Pertamina untuk menerapkan nilai IDOLA (Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyal, dan Adil) serta prinsip GATOTKACA MESRA (Gesit, Total, Kreatif, Adaptif, Cerdas, dan Amanah) sebagai fondasi budaya kerja berintegritas. Dokumentasi yang baik, lanjutnya, akan memperkuat akuntabilitas sekaligus menutup peluang penyalahgunaan wewenang.

SVP Procurement PT Pertamina, Hery Murahmanta, mengapresiasi arahan KPK yang dinilainya sebagai panduan penting dalam menjaga proses bisnis perusahaan. Hal senada disampaikan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina, Erry Sugiharto, yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi. Ia menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan pengadaan masih menjadi area paling rawan korupsi.

“Procurement adalah posisi strategis yang harus dijalankan hati-hati. Kehadiran KPK memberikan pandangan berharga agar seluruh proses tetap patuh regulasi,” ujar Erry.

Fitroh kembali menegaskan bahwa seluruh insan BUMN, termasuk Pertamina, telah memperoleh fasilitas dan penghasilan layak. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk melakukan praktik koruptif. “Kontribusi terbaik untuk bangsa adalah menjaga amanah yang telah diberikan,” tegasnya.

Forum ditutup dengan pemaparan studi kasus oleh Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, serta Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo. Melalui forum ini, KPK dan Pertamina berkomitmen memperkuat sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.