Ahok Soroti Gaji DPR, Tantang Transparansi Anggaran Negara

RATASTV – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menanggapi isu gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut-sebut bisa mencapai Rp1 miliar per bulan. Menurut Ahok, besaran gaji bukan masalah, selama diikuti dengan keterbukaan penuh atas penggunaan anggaran negara.

“Kalau saya anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi buka dong anggaran semua kementerian, biar rakyat tahu uang pajak dipakai ke mana saja. Sekarang kan nggak dibuka,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).

Sebagai mantan anggota DPR periode 2009–2014, Ahok menekankan bahwa profesionalisme adalah kunci. Ia menegaskan fungsi utama anggota dewan adalah mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kalau digaji mahal tapi nggak tahu pemerintah pakai duit berapa, artinya nggak menjalankan tugas,” ujarnya.

Ahok juga menyinggung partai politik, termasuk PDI Perjuangan, yang dianggap kurang vokal dalam mengawasi pemerintah.

“Saya autokritik ke PDI Perjuangan. Kenapa anggota parlemen diam? Mestinya ngomong, jangan cuma mau terima gaji,” tegasnya.

Menanggapi isu gaji besar, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024–2029 tetap sama, yakni sekitar Rp6,5–7 juta per bulan. Kenaikan hanya terjadi pada beberapa tunjangan, misalnya tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta.

Dengan tambahan tunjangan, total penghasilan anggota DPR bisa mencapai Rp69–70 juta per bulan.

“Gaji pokok tidak naik. Yang naik hanya beberapa tunjangan sesuai indeks saat ini,” jelas Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025). (HDS)