Wacana Ambil Alih Saham BCA: Dari Jejak BLBI hingga Desakan DPR dan Pengamat

RATASTV – Wacana pengambilalihan kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) oleh negara kembali mencuat. Pengamat perbankan, Moch. Amin Nurdin, menilai gagasan ini patut dipertimbangkan, menyusul dugaan rekayasa akuisisi saham BCA oleh Grup Djarum yang berakar dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kalau ini bisa dijalankan, aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke kas Danantara Indonesia. Itu akan membantu memperkuat permodalan BUMN yang masih banyak merugi dan membutuhkan biaya besar untuk restrukturisasi serta pembentukan holding,” kata Amin, Selasa (19/8/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah itu berpotensi memunculkan tuntutan serupa terhadap penerima BLBI lainnya. “Dampaknya bisa ke mana-mana. Maka diperlukan keputusan politik yang kuat dan dukungan penuh pemerintah,” tambahnya.

DPR RI juga berencana meminta KPK mengusut dugaan permainan dalam akuisisi saham BCA. Meski dasar hukum pemanggilan itu dinilai belum sepenuhnya jelas, Amin menilai langkah DPR bukan hal yang keliru.

Wacana ini awalnya digulirkan oleh Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro dan kemudian mendapat dukungan dari Ketua DPP PKB Bidang Komunikasi dan IT, Ahmad Iman Syukri. Desakan serupa datang dari anggota Komisi III DPR, Abdullah, yang meminta pemerintah menuntaskan megaskandal BLBI-BCA.

Kilas balik krisis 1998, BCA sempat terpuruk akibat penarikan dana besar-besaran hingga akhirnya diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tahun 1999, pemerintah menguasai 92,2 persen saham BCA. Pada 2002, Presiden Megawati menjual 51 persen saham tersebut kepada publik. Konsorsium Farallon–Djarum akhirnya memenangkan persaingan dengan nilai US$530 juta.

Sejak 2007, Grup Djarum melalui Farindo Investment resmi menguasai mayoritas saham BCA. Padahal, menurut sejumlah pihak, penjualan saham mayoritas saat itu sarat kejanggalan. Saham dilepas sekitar Rp5 triliun, sementara aset BCA mencapai Rp117 triliun ditambah obligasi rekap senilai Rp60 triliun.

Kini, setelah dua dekade, isu BLBI-BCA kembali mengemuka. Desakan agar pemerintah meninjau ulang kepemilikan saham mayoritas BCA pun menguat, seiring tuntutan publik atas transparansi dan keadilan dalam penuntasan kasus BLBI. (HDS)