Ribut Menteri Ara dan Wamen fahri dari Awal Berdirinya Kementerian PKP

RATASTV – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait (Ara) dan Wakil Menteri Fahri Hamzah tengah diguncang konflik internal terkait program 3 juta rumah per tahun, janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Perbedaan tajam soal data dan skema pembiayaan memicu gesekan terbuka antara keduanya.

Kementerian PKP, yang baru dibentuk Oktober 2024 setelah dipisahkan dari Kementerian PUPR, mendapat mandat besar untuk menurunkan backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Namun, sejak awal 2025, hubungan Ara dan Fahri mulai panas.

Ribut soal Pinjaman Luar Negeri

Gesekan pertama muncul ketika Fahri gencar mendorong pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan rumah murah. Ia mengklaim telah membuka komunikasi dengan World Bank, ADB, AIIB, dan IsDB, serta mengusulkan renovasi 2 juta rumah melalui skema BSPS.

Namun pada 24 Juni 2025, Ara justru menghentikan usulan pinjaman tersebut. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo adalah mengutamakan kemandirian fiskal dengan memaksimalkan dana domestik, seperti BPI Danantara dan FLPP.

“Saya yang hentikan pinjaman dari luar negeri untuk sektor perumahan,” tegas Ara.

Fahri mengaku terkejut dengan langkah itu, bahkan didukung Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pinjaman luar negeri tetap relevan di tengah keterbatasan fiskal nasional.

Ukuran Rumah Jadi Polemik

Isu kedua adalah ukuran minimal rumah subsidi. Ara mengusulkan 18 meter persegi demi efisiensi di kota besar, sementara Fahri menegaskan standar UU adalah 36–40 meter persegi agar layak huni.

Kontroversi semakin panas setelah Lippo Group memperkenalkan rumah subsidi 14 meter persegi. Ara terbuka pada opsi tersebut, sedangkan Fahri menolaknya keras.

“Rumah 18 meter itu bukan rumah layak huni,” tegas Fahri, sembari menawarkan solusi hunian vertikal untuk kota padat.

Skema Attachment Earnings

Ketegangan terbaru muncul ketika Fahri mengusulkan attachment earnings, skema potongan gaji otomatis untuk cicilan rumah. Ara menegur bahwa usulan itu belum pernah diajukan secara resmi.

“Saya tunggu kalau ada usulannya. Kan saya menterinya,” ujarnya pada 4 Juli 2025, meski tetap membuka pintu jika proposal diajukan formal.

Program 3 Juta Rumah Mandek

Dalam rapat evaluasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 13 Agustus 2025, Fahri meminta maaf karena program 3 juta rumah belum ada progres berarti. Ia mengaku pesimis target bisa segera dicapai karena aturan dan juknis masih dalam proses penyusunan.

Lebih jauh, Fahri menuding BP Tapera menyesatkan Ara dengan data yang tidak akurat. Ia menuding Tapera seolah menggiring seakan FLPP adalah tugas PKP, padahal anggarannya ada di Kementerian Keuangan.

“Kayak Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri. Jadi saya menyalahkan Tapera. Anda kejar Taperanya,” sindir Fahri.

Ara Balas dengan Data

Menanggapi kritik Fahri, Ara membantah dan menegaskan program tetap berjalan. Ia meminta semua pihak mengacu pada laporan resmi realisasi penyediaan rumah.

“Tadi kan progresnya sudah ada. Pakai data saja, jadi kalau bicara itu mesti pakai data,” ujar Ara di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (14/8/2025). (HDS)