Skandal CSR Rp28 Miliar: Dua Anggota DPR Bangun Bisnis Pribadi dari Dana Sosial

RATASTV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (Fraksi NasDem) sebagai tersangka dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2023.

Dana yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan sosial ini justru digunakan untuk membangun restoran, showroom, hingga membeli aset pribadi.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kedua anggota DPR tersebut memanfaatkan posisi mereka di Panitia Kerja pembahasan anggaran BI dan OJK. Dana CSR dialihkan melalui yayasan yang mereka kelola sendiri. “Proposal diajukan, dana cair, tapi kegiatan sosialnya tidak pernah ada,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/8/2025).

Dalam periode 2021–2023, Heri Gunawan diduga menerima Rp15,86 miliar, digunakan untuk membangun rumah makan, outlet minuman, membeli tanah, bangunan, dan mobil. Sementara Satori disebut menerima Rp12,52 miliar, dipakai untuk deposito, pembangunan showroom, pembelian sepeda motor, dan aset lainnya. Satori juga diduga merekayasa transaksi perbankan agar penempatan deposito tak terdeteksi.

Keduanya dijerat Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, mengingat Satori mengaku sebagian besar anggota Komisi XI menerima dana serupa.

Awal Terungkapnya Kasus

Penyelidikan dimulai Desember 2024 setelah PPATK menyerahkan laporan analisis transaksi mencurigakan disertai aduan masyarakat. Dana CSR BI dan OJK diarahkan ke yayasan yang sepenuhnya dikontrol para tersangka, lalu digunakan untuk membiayai bisnis pribadi.

Profil Singkat

Heri Gunawan – Politikus Gerindra kelahiran Sukabumi, 11 April 1969. Sudah tiga periode duduk di DPR, kini di Komisi II. Latar belakangnya di sektor keuangan sebelum masuk politik.

Satori – Politikus NasDem dari Dapil Jabar VIII. Pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan DPRD Jawa Barat, aktif di berbagai organisasi olahraga dan keagamaan. (HDS)