Petisi Brawijaya Jakarta Desak Gubernur Nonaktifkan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya atas Kasus Beras Oplosan

RATASTV.CO – Petisi Brawijaya Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera menonaktifkan direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menyusul dugaan keterlibatan oknum BUMD tersebut dalam praktik penyaluran beras premium oplosan. Kasus ini sebelumnya telah mendapat sorotan media massa dan menimbulkan kerugian bagi konsumen beras di ibu kota.

Menurut Petisi Brawijaya Jakarta, indikasi keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam penyaluran beras oplosan ini sangat merugikan warga Jakarta yang setiap hari membeli beras premium.

“Konsumen beras di Jakarta telah ditipu karena menerima beras premium yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan,” ujar Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta, Sigit Budi, dalam keterangan tertulisnya, kepada Ratastv.co, Selasa, (29/7/25).

Petisi tersebut menilai tindakan oknum BUMD ini mencederai tugas pokok dan fungsi PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai badan pengendali harga beras di Jakarta. Alih-alih melindungi konsumen, oknum tersebut diduga mengambil keuntungan dengan cara ilegal untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan sikap tegas dengan menegaskan tidak akan melindungi oknum yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Namun, Petisi Brawijaya Jakarta meminta agar langkah lanjutan dilakukan, yaitu dengan menonaktifkan direksi PT Food Station Tjipinang Jaya agar proses penyelidikan penegak hukum dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami berharap Gubernur Pramono Anung segera menuntaskan kasus beras oplosan ini dan tidak ragu memecat oknum yang terbukti bersalah dengan tidak hormat, agar menjadi contoh bagi pejabat BUMD lainnya,” tambah Sigit.

Petisi Brawijaya Jakarta menegaskan bahwa warga Jakarta sebagai konsumen sekaligus penyumbang pajak yang mendanai APBD berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah.