RATASTV – Proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, yang digagas sejak masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2015, mangkrak selama satu dekade. Warga pun mempertanyakan kelanjutan proyek ini yang hingga kini belum juga difungsikan.
“Sudah dari zaman Ahok mangkrak, sekitar 2015. Sekarang kondisinya memprihatinkan,” ujar Tono (34), warga setempat, saat ditemui di lokasi, Rabu (23/7/2025).
JLNT Pluit awalnya direncanakan membentang sepanjang 10,1 kilometer, menghubungkan Jalan Pluit Barat Raya hingga akses menuju Tol Bandara Soekarno-Hatta. Namun, hingga kini proyek baru terealisasi sepanjang tiga kilometer.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi JLNT tidak terawat. Pintu masuk dipenuhi rumput liar, gundukan tanah setinggi 60 sentimeter, serta tumpukan sampah. Dinding pembatas jalan dipenuhi coretan grafiti, sementara besi pagar mulai berkarat. Area kolong jalan layang dimanfaatkan sebagai tempat parkir liar dan lokasi beristirahat para ojek daring.
Menurut warga lain, Zaenal (62), proyek ini sempat mendapat penolakan dari warga karena dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta dikhawatirkan akan memicu banjir karena posisinya dekat tanggul.
“Waktu itu ada penolakan, warga pasang spanduk. Tapi tetap dibangun. Sekarang malah dibiarkan mangkrak. Sayang uang negara,” ujar Zaenal.
Zaenal juga menilai proyek ini sudah mencapai sekitar 80 persen, dan berharap pemerintah melanjutkan pembangunannya.
Senada, Dono (35), warga lainnya, juga mengaku tidak tahu alasan proyek tersebut tidak berlanjut. “Kalau sudah terlanjur begini, mending dilanjutkan saja daripada terbengkalai,” katanya.
Tono menduga mandeknya proyek berkaitan dengan persoalan lahan, namun tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. “Katanya soal lahan, tapi detilnya enggak tahu,” ujarnya.
Sebagai informasi, proyek JLNT Pluit digagas untuk mendukung konektivitas ke Bandara Soekarno-Hatta dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Pluit. Namun, hingga satu dekade berselang, kelanjutan proyek ini belum menunjukkan kepastian.
Warga berharap pemerintah memberikan kejelasan mengenai status proyek ini agar aset negara tidak terbengkalai dan potensi manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. (HDS)