Rekrutmen PPSU DKI Jakarta Disorot, Ketua DPD Jakarta Petisi Brawijaya: Diduga Sarat Praktik “Orang Dalam”

RATASTV.CO – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merekrut 1.100 anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari total 7.000 pelamar mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. DPD Jakarta Petisi Brawijaya menyoroti dugaan praktik nepotisme atau “orang dalam” dalam proses seleksi yang dinilai tidak transparan.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, praktik “orang dalam” diduga melibatkan oknum aparat di tingkat kelurahan hingga yang lebih tinggi. Modus yang digunakan antara lain berupa permintaan jatah kuota PPSU di masing-masing kelurahan. Akibatnya, dari kuota yang tersedia di tiap kelurahan, sebagian besar diduga telah diisi oleh pelamar titipan.

“Contohnya, dari kuota enam orang di suatu kelurahan, empat di antaranya diduga sudah ditentukan melalui jalur titipan, sehingga hanya dua posisi yang terbuka secara adil,” ungkap Ketua DPD Jakarta Petisi Brawijaya Nasional, Sigit Budi Cahyono, dalam keterangan tertulisnya, kepada Ratastv.co, Senin (21/7/25).

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen PPSU dilakukan secara transparan dan bebas intervensi pihak manapun. Namun, dugaan praktik titipan yang terus mencuat di media sosial menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menyikapi hal ini, DPD Jakarta Petisi Brawijaya mendesak Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk memastikan proses rekrutmen PPSU berjalan bersih dan adil. Ada tiga poin utama yang disampaikan:

1. Pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen di tingkat kelurahan dan kecamatan

2. Pemberian sanksi tegas terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi

3 Pembatalan terhadap hasil rekrutmen yang terindikasi merupakan titipan “orang dalam”.

“Kami berharap proses ini benar-benar bersih agar kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta tetap terjaga, terutama di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Doel,” kata Sigit.

Ia juga menambahkan bahwa transparansi dalam rekrutmen sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga Jakarta, yang selama ini berperan sebagai pembayar pajak dan penyumbang utama APBD DKI Jakarta.