APPSI Banten : Tindak Tegas Mafia Oplosan Beras Rugikan Rakyat, Wilmar Group Disebut Terlibat

APPSI Banten : Tindak Tegas Mafia Oplosan Beras Rugikan Rakyat, Wilmar Group Disebut Terlibat

RATASTV – Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Banten, Muhammad Yamin, menyoroti maraknya peredaran beras oplosan di wilayah Banten yang mencakup empat kabupaten dan empat Kota.

Ia menilai praktik curang ini merugikan rakyat dan mencederai program swasembada pangan yang sedang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Muhammad Yamin yang dikenal sebagai tokoh pasar dan pelaku revitalisasi pasar tradisional sejak 2007, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pengoplos beras. Ia menyebut setidaknya ada 212 produsen beras yang diduga terlibat, termasuk salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia, anak usaha Wilmar Group yang berkantor di Kabupaten Serang.

“Beras berkualitas buruk dioplos lalu dikemas ulang menjadi beras premium. Berat brutonya pun dikurangi, tapi dijual mahal di pasaran. Ini jelas merugikan rakyat,” ujar Yamin kepada wartawan, Sabtu, 19 Juli 2025.

Ia menyebut nilai perputaran beras oplosan ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, dan menyebut praktik tersebut sangat menyesatkan masyarakat.

“Ini ironis. Di saat Presiden Prabowo gencar dengan program swasembada pangan melalui Kementerian Pertanian, justru ada jaringan mafia pangan yang merusak kepercayaan publik dengan cara-cara kotor seperti ini,” tegas Yamin.

Menurutnya, skema pengoplosan dilakukan dengan mencampur beras premium dengan beras berkualitas rendah, lalu dijual kembali sebagai beras premium. Dampaknya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan masyarakat.

“Kerugian masyarakat bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Itu belum termasuk ancaman kesehatan dari konsumsi beras berkualitas rendah,” ungkap Yamin.

Ia pun mempertanyakan lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan pihak-pihak besar dalam sindikat ini.
“Mengapa praktik seperti ini bisa lolos dari pengawasan? Apakah ada mafia pangan yang membekingi? Ini harus diusut tuntas,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa keterlibatan perusahaan besar seperti Wilmar telah mencoreng citra pemerintahan.

“PT Wilmar mencoreng wajah Presiden, karena beras adalah makanan pokok rakyat. Ini tidak berperikemanusiaan dan tidak beradab,” pungkas Yamin.