KJP Bakal Dicoret Jika Daftar Sekolah Rakyat

RATASTV – Pemerintah memastikan bahwa siswa yang masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan berbasis asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto, tidak akan lagi menerima bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, dalam dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).

“Beberapa orang tua calon siswa Sekolah Rakyat bertanya kepada kami, apakah anak mereka masih bisa menerima KJP. Jawabannya, otomatis akan dihentikan karena seluruh kebutuhan anak sudah ditanggung penuh di Sekolah Rakyat,” ujar Bernard.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Fasilitas yang ditanggung meliputi seragam, buku, tempat tinggal, dan konsumsi sehari-hari. “Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan untuk keperluan pendidikan,” tambah Bernard.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut menegaskan bahwa peserta Sekolah Rakyat juga akan dinonaktifkan dari daftar penerima PKH. “Bantuan pendidikan dari PKH seperti Rp225.000 per tiga bulan untuk anak SD akan dihentikan. Karena logikanya, mereka sudah difasilitasi penuh oleh negara,” katanya. Saifullah menjelaskan bahwa penghentian bantuan akan dilakukan otomatis oleh sistem terintegrasi bantuan sosial.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat yang tengah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menterinya di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas kesiapan program ini yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Dalam ratas tersebut, turut hadir Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mensos Saifullah Yusuf, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri PU Dody Hanggodo, Menaker Yassierli, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

“Rapat membahas aspek penting mulai dari lokasi sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” jelas Teddy dalam keterangannya, Senin (23/6/2025). Ia menyebutkan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus investasi SDM jangka panjang.

Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran untuk menekan angka putus sekolah, kemiskinan struktural, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. (HDS)